Ilustrasi(Dok MI)
GURU Besar Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM Prof Wahyudi Kumorotomo mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Ia pun mengingatkan, programme ini bisa tepat sasaran karena besarnya dana yang dikelola dan dialokasikan untuk programme ini. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” terang dia dalam siaran pers dari Humas UGM, Jumat (17/1).
Sementara itu, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Prof Subejo, menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan programme MBG.
Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” terang dia.
Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai ground distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun paper berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tutup dia. (AT/J-3)
9 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·